Semester Pertama, Realisasi Anggaran Sumbar Baru 15 Persen

Padang – Semester pertama tahun anggaran 2023 segera berakhir, namun realisasi anggaran dari Pemprov Sumbar  masih terbilang rendah.

Hingga Senin (15/4), realisasi anggaran baru mencapai 15,89 persen atau sebesar Rp 1,079 triliun dari total anggaran sebesar Rp 6,79 triliun.

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan kekhawatirannya terkait kondisi ini. “Pendapatan juga baru terealisasi sebesar Rp 1,87 triliun dari target Rp 6,45 triliun, atau hanya 28,98 persen. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar Rp 800 miliar anggaran yang belum digunakan atau ‘mengendap’ di kas daerah,” kata Nurnas di Padang, Selasa (16/5).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sumbar melalui Dashboard Pembangunan Sumbar pada pukul 13.04 WIB, Senin, dari total APBD 2023 sebesar Rp 6,79 triliun, baru terealisasi sebesar Rp 1,07 triliun. Realisasi belanja fisik mencapai 25,43 persen, sementara belanja keuangan hanya 15,89 persen.

Nurnas menyatakan kekecewaannya terhadap realisasi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Audy, terutama pada sektor pertanian dan pendidikan.

Realisasi program di Dinas Pangan baru mencapai 9,42 persen, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar sebesar 9,58 persen, Dinas Pendidikan 8,54 persen, Biro Kesra 3,28 persen, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) hanya 2,28 persen.

Dalam sektor pertanian, salah satu program unggulan Mahyeldi-Audy adalah meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10 persen anggaran pemerintah provinsi untuk sektor tersebut. Namun, realisasi program tersebut masih jauh dari target yang diharapkan.

Sementara itu, di sektor pendidikan, terdapat program seperti tunjangan khusus untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar & Tertinggal), penjaminan penerimaan siswa tidak mampu di SMA/SMK Negeri minimal 20 persen, serta pembangunan SMA/SMK baru dan penambahan ruang kelas baru (RB) untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, realisasi program tersebut juga masih sangat rendah.

Meski demikian, terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menunjukkan realisasi yang sedikit lebih baik, yaitu BPSDM dengan realisasi 34,4 persen, RSJ HB Saanin 32,57 persen, Inspektorat 31,81 persen, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 30,91 persen, serta Dinas Satpol PP 30,49 persen.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi menjelaskan, pihaknya telah membuat Dashboard Pembangunan Sumbar sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi terhadap masyarakat.

Melalui platform ini, masyarakat dapat melihat secara online dan realtime realisasi kinerja belanja fisik dan keuangan seluruh OPD.

Namun, Nurnas menyoroti bahwa meskipun terdapat platform transparansi seperti Dashboard Pembangunan, realisasi anggaran masih jauh dari harapan.

Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap OPD yang masih memiliki realisasi kinerja di bawah target. Nurnas juga mengingatkan bahwa kekhawatiran kepala OPD terkait potensi masalah hukum tidak boleh menjadi alasan untuk tidak merealisasikan anggaran dengan benar.

Dalam menanggapi situasi ini, Nurnas mendesak Gubernur Sumbar dan Sekdaprov Hansastri untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap OPD yang masih lambat dalam merealisasikan program dan kegiatan.

Ia menegaskan pentingnya memanggil semua kepala dan Kabid OPD untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Nurnas juga menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program harus dilakukan dengan tepat sesuai aturan yang berlaku.

The post Semester Pertama, Realisasi Anggaran Sumbar Baru 15 Persen appeared first on Kabarsumbar.com.

from Kabarsumbar.com https://ift.tt/DGyuQjY
via IFTTT